RADARTASIKTV.ID - Polemik penggunaan dana BTT Kabupaten Tasikmalaya kembali mencuat setelah bupati memutuskan melaporkan ke BPKP untuk diaudit. Anggota Komisi III DPRD, Lutfhi Hizba Rusydia, yang juga mitra kerja BPBD, mengaku sudah mengingatkan masalah ini sejak awal tahun.
Lutfhi menjelaskan, dia pernah menanyakan langsung kepada BPBD terkait penggunaan anggaran BTT pada rapat kerja Komisi III, tentang realisasi serapan anggaran Januari hingga Maret 2025.
Menurutnya, yang dipertanyakan kepada BPBD adalah urgensi penggunaan BTT, sebab dana BTT seharusnya untuk alokasi yang tidak direncanakan, atau bersifat insidentil seperti penanganan dampak bencana.
Lutfhi memberikan contoh konkret, seperti pembangunan jalan putus di Tanjungjaya–Sukaraja akibat dampak bencana longsor yang belum ditindaklanjuti. Namun saat rapat kerja dengan BPBD, Lutfhi mengaku jawaban yang diberikan tidak sesuai harapan.
Terlebih ketika dia menanyakan urusan teknis, anggaran, dan volume pekerjaan, BPBD tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan.
Lutfhi sangat mendukung langkah bupati yang melakukan sidak ke pengurugan laut di Kecamatan Cipatujah, termasuk jalan di Desa Ciroyom, Kecamatan Bojonggambir. Menurutnya, hal ini penting untuk pertanggungjawaban publik.
BACA JUGA:Pencuri Kotak Amal Masjid Ditangkap Polisi, Ketua DKM Curiga Gerak-gerik Pelaku saat Salat
Dia menekankan, BTT seharusnya tidak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak urgen. Jangan sampai dana BTT digunakan untuk proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
"Masyarakat harus tahu, dan saya sudah jauh-jauh hari sudah mengingatkan soal kejelasan penggunaan anggaran BTT ini. Baru sekarang diketahui setelah bupati melakukan sidak," ujarnya.
Dengan dukungan dari Komisi III DPRD, audit BPKP terhadap penggunaan dana BTT diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :