RADARTASIKTV.ID - Rencana pembangunan rumah singgah anak kini telah memasuki tahap komunikasi lintas dinas dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, mengatakan tantangan bukan hanya mampu membangun rumah singgah, tetapi kenyataannya bahwa sejumlah instansi strategis di Kota Tasikmalaya juga saat ini belum memiliki kantor tetap.
Diky mengaku telah membuka komunikasi awal dengan Dinas Sosial dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengajuan hibah. Meski belum ada sinyal bantuan, Pemkot berharap perencanaan berjalan simultan dengan penguatan kelembagaan.
Diky juga menyoroti pentingnya kesiapan anggaran yang presisi. Ia berharap pada Juli mendatang sudah ada Standar Operasional Prosedur atau SOP yang bisa menjadi acuan dalam penyusunan KLA.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, saat menghadiri agenda verifikasi lapangan oleh tim evaluator KLA, Rabu siang.
“Sudah direncanakan dan kebetulan sudah dibicarakan juga. Tempat yang sedang dilihat salah satunya adalah yang sekarang dipakai Karang Taruna Kota Tasikmalaya. Mereka punya akses ke provinsi, insyaallah nanti akan punya tempat sendiri. Bukan hanya rumah singgah, kantor Damkar pun belum punya tempat. Dinas Ketenagakerjaan juga masih pinjam gedung. Tapi insyaallah semua bisa diselesaikan. Harapan kita di bulan Juli sudah mulai ada SOP, supaya nanti penganggaran bisa lebih tepat, tidak menduga-duga dalam penyusunan RKA,” ujar Diky.
Verifikasi lapangan evaluasi KLA kali ini mencakup lima klaster utama, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan budaya dan perlindungan khusus.
Meski banyak tantangan, menurut Diky, semangat perlindungan anak harus terus dihidupkan dalam setiap kebijakan.
Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :