RADARTASIKTV.ID - Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya memberikan tanggapan atas kebijakan penghentian proyek BTT di beberapa lokasi, termasuk di Cipatujah, Cikalong, dan Bojonggambir.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim, menilai langkah bupati tersebut merupakan hal yang wajar. Ia menyebut sikap bupati yang turun langsung ke lapangan untuk meninjau proyek-proyek BTT sebagai upaya memastikan kesiapan anggaran.
Hidayat menekankan, langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil pengerjaan proyek pembangunan, mengingat Kabupaten Tasikmalaya termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ia juga menyebut ada proyek lain yang lebih mendesak, seperti jalan penghubung antar Kecamatan Tanjungjaya–Sukaraja yang putus.
"Kalau bupati turun langsung ke lapangan itu menjadi hal yang wajar, untuk melihat kesiapan anggaran, karena kami rasa kalau BTT itu adalah anggaran yang digunakan untuk satu tahun berjalan.
Ada hal-hal lain yang harus menjadi keseimbangan dalam menangani dampak bencana, seperti ada jalan penghubung antar Kecamatan Tanjungjaya–Sukaraja yang putus, yang urgent dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.
Terkait munculnya reaksi bahwa bupati bersikap berlebihan dalam menyikapi penggunaan BTT, Hidayat menegaskan sikap bupati sudah tepat berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
BACA JUGA:Pemkab Ambil Sampel Sungai Ciwulan yang Diduga Tercemar Akibat Limbah Pengolahan Kulit
Menurutnya, kebijakan ini bukan soal mencari siapa yang salah, melainkan upaya membuktikan bahwa kebijakannya sejalan dengan visi misi pembangunan yang merata.
Sebelumnya, Bupati Cecep Nurul Yakin memang mendatangi sejumlah proyek BTT, termasuk pembangunan tanggul laut di Cipatujah. Dalam kondisi gelap gulita, bupati menanyai pekerja proyek dan meminta pekerjaan dihentikan sementara.
Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :