RADARTASIKTV.ID - Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata, mengkritisi kebijakan baru Gubernur Jawa Barat, terkait penambahan rombongan belajar dari sebelumnya 36 menjadi 50 orang.
Hilman menuturkan, kebijakan ini menyisakan masalah di samping menjadi solusi. orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena dianggap lebih murah. Hal ini menjadi ancaman bagi sekolah swasta, khusunya bagi sekolah swasta baru.
Menurut Hilman kebijakan tersebut perlu dikaji sehingga jangan sampai berimplikasi menjadi masalah sosial. Sekolah swasta menjadi sepi, dan tidak dapat memenuhi biaya operasional termasuk gaji guru, dan dikhawatirkan terjadi PHK.
“Ketika semua kosong maka dipastikan sekolah tidak mampu lagi membayar operasional sekolah termasuk gaji guru. Ini harus jhadi perjhatian wabil khusus Gub Jabar karena SMA SMK di ranah Gubernur. Kemampuan sekolah menampung siswa jadi kurang proporsional jadi padat dan penuh ini memimnta kami menuntut Gub Jabar agar lebih memikirkan dampak social dari munculnya SK tersebut,” ujarnya.
Hilman pun mengajak sekolah swasta lebih berinovasi, menawarkan gagasan dan hal yang baru, serta memiliki nilai lebih dibandingkan sekolah negeri. Hilman percaya jika hal tersebut dilakukan maka tidak ada keraguan bagi para siswa maupun orang tua untuk memilih sekolah swasta.
“Kami ingin mengajak sekolah swasta untuk berinovasi menawarkan hal dan gagasan yang baru yang memiliki nilai lebih dari sekolah negeri yang ada, ketika ada nilai lebih jangan khawatir sekolah tersebut tak akan pernah ditinggalkan siswa dan orang tua murid,” tuturnya.
Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :