RADARTASIKTV.ID - Draft KUA-PPAS yang disampaikan bupati kepada DPRD sejak tiga minggu lalu, hingga kini belum mencapai kesepakatan.
Perbedaan pandangan terpusat pada rencana bupati mengalihkan anggaran pokok pikiran atau Pokir DPRD, dari kegiatan Non-Infrastruktur ke pembangunan jalan dan perbaikan ruang kelas sekolah.
Rencana ini mendapat penolakan dari DPRD yang ingin mempertahankan anggaran pokir seperti biasanya. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, budi ahdiat menjelaskan pembahasan terhambat karena banyaknya kegiatan bimbingan teknis dan acara HUT kabupaten.
"Pembahasan ini harus segera diselesaikan, karena setelah itu, pembahasan APBD murni 2026 akan segera dimulai. Meski demikian, saya berharap agar pembahasan ini bisa segera disepakati antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
BACA JUGA:Sosialisasi dan FGD Implementasi Pembelajaran RADEC di SD: Dorong Transformasi Pembelajaran Mendalam
Budi menyebutkan pembahasan akan dilanjutkan hari Sabtu mendatang dengan target selesai pertengahan Agustus. Penolakan terhadap pengalihan anggaran infrastruktur dinilai karena itu merupakan aspirasi masyarakat yang sudah difasilitasi DPRD.
Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin membantah adanya tarik ulur. Ia menyebut proses ini bagian dari upaya menyamakan ritme antara Pemda dan DPRD.
"Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai pengalihan anggaran, hal ini merupakan langkah yang penting untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan ruang kelas yang banyak rusak, terutama di wilayah Tasik Utara dan Tasik Selatan," ujarnya.
Cecep menjelaskan kondisi anggaran yang defisit sebesar 94 miliar rupiah mengharuskan adanya perubahan. Pengalihan anggaran ke sektor infrastruktur dinilai sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi menambahkan perubahan anggaran penting untuk menutupi defisit. Tanpa penyelesaian anggaran perubahan, sejumlah pekerjaan yang direncanakan tidak dapat terlaksana.
Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :