Kenaikan PBB 1.000 Persen di Cirebon Jadi Sorotan: Akankah Demo Besar Seperti di Pati Terulang? Simak Faktanya

Senin 18-08-2025,12:29 WIB
Reporter : Neng Santika
Editor : Hilmi Pramudya

RADARTASIKTV.ID - Sejak awal 2024, keresahan mulai merebak di kalangan warga Kota Cirebon. Pasalnya, sebagian besar warga menerima tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan jumlah yang melonjak drastis.

Berikut Fakta-Fakta yang Terjadi:

1. Kenaikan PBB Capai 1000 Persen

Beberapa warga mengaku kaget karena beban pajak yang sebelumnya hanya sekitar Rp6,2 juta per tahun, tiba-tiba meningkat menjadi Rp65 juta. Kenaikan yang fantastis itu bahkan memunculkan kabar bahwa tarif PBB naik hingga 1.000 persen.

Situasi tersebut menimbulkan kegelisahan luas. Banyak warga merasa kenaikan itu tidak masuk akal, terlebih kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat masih tertekan pasca-pandemi.

BACA JUGA:Dewan Desak Pemkot Transparan Soal Penggunaan Pajak PJU, Per Tahun Realisasi PBJT Tenaga Listrik Capai Rp 45 M

BACA JUGA:Belum Bayar Pajak Kendaraan, ASN Dinas Diontrog Petugas, Tindaklanjut Dari Surat Edaran Wali Kota Banjar

2. Aksi Demonstrasi Pecah di Cirebon

 

Isu ini dengan cepat menyebar melalui obrolan warga, media lokal, hingga jagat maya. Tagihan yang melonjak bak “hantu pajak” menjadi bahan perbincangan panas di setiap sudut kota.

Puncaknya, gelombang protes mulai terorganisir. Pada pertengahan 2024, sejumlah komunitas warga dan organisasi masyarakat sipil menginisiasi aksi demonstrasi di pusat Kota Cirebon.

Mereka menuntut kejelasan perhitungan PBB yang dianggap tidak transparan dan terlalu membebani masyarakat.

Ratusan hingga ribuan massa kemudian turun ke jalan, membawa spanduk bernada protes keras, mulai dari “Cabut Kenaikan PBB” hingga “Pajak Bukan Penindasan.”

Dalam kronologi aksi, massa sempat memadati area sekitar kantor Wali Kota Cirebon. Suasana yang awalnya berlangsung damai perlahan memanas ketika tuntutan warga tak segera direspons.

Beberapa perwakilan mencoba melakukan audiensi, namun dianggap belum menghasilkan solusi konkret. Hal ini semakin menambah kekecewaan warga yang sudah lama merasa pemerintah kurang peka terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat kecil.

Kategori :