Tragedi 98 Comeback? 25 Agustus 2025, Demo Besar-Besaran Akan Geruduk Kantor DPR, Berikut Isu yang Diangkat

Partai Buruh Fokus ke Aksi Tanggal 28 Agustus

Jika demo mahasiswa batal, isu hangat kini beralih ke aksi buruh nasional yang dijadwalkan berlangsung dua hari selepasnya, yakni 28 Agustus 2025. 

Aksi ini akan dipusatkan di depan halaman Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan dengan partisipasi para buruh serta Industri Media dari Jabodetbek.

BACA JUGA:Deretan Fakta Fenomenal Dibalik Aksi Demo Bupati Pati, Mulai dari Banjir Donasi Hingga Memakan Korban

BACA JUGA:Ratusan Buruh Camping Di Bale Kota, Desak Pj Wali Kota Tasikmalaya Revisi Usulan Kenaikan UMK 2024

Aksi bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dikomandoi oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja dan KSPI. Tuntutan utamanya mencakup:

1. Kenaikan Upah Minimum Nasional sebesar 8,5–10,5%
2. Penghapusan Outsourcing terutama dalam pekerjaan inti agar sesuai dengan Putusan MK dan mencabut PP No. 35 Tahun 2021
3. Reformasi Pajak Perburuhan: menaikkan PTKP hingga Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, THR, JHT, serta disparitas pembayaran pajak terhadap perempuan menikah
4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah antikorupsi
6. Revisi RUU Pemilu jelang pemilu 2029 

Tanggapan DPR: Puan Maharani Siap Tampung Aspirasi

Menanggapi rencana aksi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa lembaga tersebut terbuka untuk menampung aspirasi rakyat melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). 

Ia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota DPR, hanya ada kompensasi lokasi tempat tinggal yang dipertimbangkan matang dan telah melalui kajian.

Puan juga menyatakan DPR siap berdialog secara terbuka, transparan, dan demokratif. Ia mengundang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui prosedur yang berlaku, agar proses tetap tertib dan damai.

Antisipasi dan Konteks Politik

Isu Tragedi 98 Comeback! memberikan bobot emosional kuat terhadap narasi aksi ini. 

Walau aksi mahasiswa tidak terjadi pada 25 Agustus, ketegangan publik tetap terpelihara melalui potensi unjuk rasa buruh dan dialog intensif antara rakyat dan DPR. 

Untuk menjaga kondusivitas, kini sudah dilakukan antisipasi, seperti penyebaran aparat keamanan di DPR sejak aksi tanggal 21 Agustus 2025