Sejak itu, DPR berkembang menjadi lembaga negara yang lebih mandiri dengan kewenangan besar dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, serta fungsi anggaran. Perubahan UUD 1945 pada masa Reformasi semakin menegaskan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif utama di Indonesia.
DPR RI di Usia 80 Tahun
Kini, di usianya yang ke-80, DPR menghadapi berbagai tantangan baru. Di satu sisi, lembaga ini telah menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia.
Di sisi lain, DPR juga tak lepas dari kritik publik terkait isu transparansi, integritas, hingga kinerja legislasi. Kepercayaan masyarakat terhadap DPR menjadi pekerjaan rumah yang besar, terutama di era digital yang menuntut keterbukaan informasi.
Momentum ulang tahun ke-80 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi bagi DPR untuk memperkuat perannya sebagai wakil rakyat. Dengan usia yang semakin matang, DPR diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, menjaga demokrasi, serta benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
Sorotan Tunjangan
Meski perjalanannya panjang dan penuh dinamika, DPR tidak lepas dari kritik publik. Salah satu isu yang kerap mencuat adalah besarnya tunjangan serta fasilitas yang diterima anggota DPR.
Anggota DPR memperoleh gaji pokok sekitar Rp 4 juta per bulan. Namun, angka tersebut membengkak berkali lipat setelah ditambah dengan berbagai tunjangan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, hingga dana pensiun.
Total penerimaan seorang anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp 60 juta per bulan, belum termasuk fasilitas lain seperti mobil dinas, rumah jabatan, serta biaya perjalanan dinas.
Kondisi ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama karena di sisi lain masih banyak persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat.
Tunjangan besar DPR sering kali dikritik tidak sebanding dengan kinerja legislasi yang dianggap belum maksimal.
Delapan dekade perjalanan DPR adalah bukti bahwa lembaga ini menjadi saksi sekaligus aktor penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dari masa perjuangan kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, DPR selalu hadir dalam dinamika politik nasional.