RADARTASIKTV.ID - Beberapa hari lalu, MK telah menyampaikan putusan terkait Pilkada serentak 2024. Putusan MK ditolak DPR RI sehingga menimbulkan reaksi sejumlah kalangan.
Tidak terkecuali, puluhan massa dari organisasi mahasiswa dan karang taruna di Kota Banjar yang menggelar aksi demo.
BACA JUGA:Sensasi Menyantap Sorabi Hangat Sambil Menikmati Pemandangan Kereta Api di Jembatan Cirahong
BACA JUGA:Pemkot Tasikmalaya Buka Penerimaan CPNS 2024, ini Jadwal Pendaftarannya
Unjuk rasa dimulai di pertigaan tugu pahlawan dan dilanjutkan ke kantor wali Kota Banjar jum'at siang. Sebelum masuk, massa aksi menutup jalan nasional atau jalan Siliwangi Kota Banjar.
Secara bergantian, pengunjuk rasa menyampaikan orasi dan memblokade jalan dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat dan sebaliknya. Blokade jalan ini mengakibatkan kemacetan dan kendaraan mengular hingga kurang lebih 1 kilometer.
Tidak puas orasi di jalan nasional, massa melanjutkan aksinya dan memasuki halaman kantor wali Kota Banjar. Berhadapan dengan aparat Kepolisian, pengunjuk rasa kembali berorasi menyampaikan tuntutannya.
Beberapa tuntutan yang disampaikan pengunjukrasa diantaranya menuntut prosedur Pilkada yang bermartabat dan fair sebagai pilar pokok demokrasi, hentikan orkestrasi badut DPR di bawah telunjuk tirani mayoritas, menolak legalisme otokratik sebagai cara untuk melegiti masi praktik kekuasaan dan mengutuk pelaksanaan Pilkada yang hanya ingin bertarung melawan kotak kosong sebagai wujud dari infantilisasi demokrasi.
BACA JUGA:Bingung Memilih Warna Baju Yang Cocok Untuk Skintone Anda? Temukan Pilihan Yang Tepat di Sini!
BACA JUGA:Nunggak Pajak Lebih Dari 2 Bulan, Puluhan Wajib Pajak Di Kota Tasikmalaya Didatangi Petugas
Penjabat wali Kota Banjar dan ketua sementara DPRD Kota Banjar dan anggotanya yang tengah mengikuti silaturahmi forum koordinasi pimpinan daerah di aula setda diminta menemui pengunjuk rasa.
Beberapa menit menunggu, akhirnya penjabat wali kota dan ketua DPRD Kota Banjar serta unsur Forkopimda menemui massa. penjabat wali kota dan ketua DPRD Kota Banjar membacakan tuntutan dan menandatanganinya.
Koordinator lapangan, Rio Julian Rustandi mengatakan dukungan dari Pemda dan DPRD menjadi kekuatan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Menanggapi aksi tersebut, ketua sementara DPRD Kota Banjar, Dadang Ramadhan mengaku siap untuk menindaklanjuti tuntutan pengunjuk rasa dan mengawal putusan MK.
Aksi unjuk rasa tidak hanya di jalanan dan halaman kantor wali Kota Banjar, tetapi massa aksi melanjutkan orasi dan menyampaikan tuntutan ke KPU Kota Banjar.