RADARTASIKTV.ID – Aliansi Aktivis Rakyat Menggugat (ALARM) Tasikmalaya melakukan walkout dalam audiensi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya setelah kecewa karena tidak satupun kepala dinas yang diundang hadir.
Mereka menyoroti dampak Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Koordinator Lapangan ALARM, Rendi Rizki Sutisna, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengundang delapan kepala dinas, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk berdiskusi terkait dampak efisiensi anggaran terhadap pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, tidak ada satupun perwakilan dinas yang hadir.
"Kami kecewa karena mereka yang bertanggung jawab justru tidak hadir. Padahal, kami datang dengan solusi dan ingin memperjuangkan hak masyarakat terkait dampak efisiensi anggaran ini," kata Rendi.
BACA JUGA:Aktivis Tasikmalaya Tuntut Ketua KPU RI Mundur, Desak KPU Bertanggung Jawab atas PSU
Karena ketidakhadiran para kepala dinas, ALARM menyatakan walkout dari audiensi dan berencana melakukan aksi demonstrasi. Mereka juga menuntut transparansi terkait kebijakan efisiensi anggaran, termasuk data pemotongan anggaran sebesar 50% dan 30% di setiap dinas.
"Seharusnya kepala dinas berterima kasih kepada kami, karena kami peduli dan memberikan masukan. Tapi, jika tidak ada respons, kami akan terus mengawal isu ini dan mendesak peninjauan ulang kebijakan efisiensi anggaran," tegas Rendi.
ALARM menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang masih belum merata di Kabupaten Tasikmalaya.
Mereka juga meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
BACA JUGA:Beredar Foto Paslon Ai-Iip Untuk PSU, PKB: Belum Keputusan Resmi, Partai Koalisi Masih Konsolidasi
Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, ALARM berencana menggelar aksi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa.
Mereka menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran daerah agar pembangunan di Tasikmalaya tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD maupun kepala dinas terkait tuntutan ALARM.***