RADARTASIKTV.ID - Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan, wakil wali kota Diky Chandra, dan para Kepala Dinas Di Lingkungan Pemkot Tasikmalaya, selasa siang, diospek oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya.
Mereka melakukan aksi saat rapat paripurna sertijab dan penyampaian pidato wali Kota Tasikmalaya, di gedung rapat Paripurna, DPRD Kota Tasikmalaya.
Sempat bersitegang dengan pihak pengamanan, massa aksi diijinkan masuk, Viman-Diky, DPRD dan jajarannya pun menghampiri massa aksi. Mereka diajak berdiskusi, para mahasiswa memaparkan keluh kesah masyarakat Kota Tasikmalaya, di tangan pemimpin baru kota tasikmalaya.
Massa aksi juga menyoroti kinerja kepala dinas yang ada di setiap OPD, yang dikhawatirkan menjadi beban di tubuh pemerintahan baru, dengan visi misi yang baru.
Ketua cabang PMII Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha, menuturkan, alasan pihaknya menginginkan para kepala dinas hadir. Hal tersebut karena pihaknya menilai ada sejumlah kepala dinas yang bermasalah dan dikhawatirkan menjerumuskan kepemimpinan baru.
Ardiana mengaku akan mengawal setiap kebijakan Viman Diky, agar tidak ugal-ugalan, sehingga jangan sampai harapan baru tasik maju, menjadi harapan palsu tasik halu.
BACA JUGA:Napak Tilas Peradaban Islam di Bumi Para Nabi Sekaligus Ziarah ke Makam Imam Asy-Syafii
“Ada sekian banyak kepala dinas yang bermasalah dan yang nantinya akan menjerumuskan wali kota dan wakilnya. Kerja teknis dilaksanakan kadis, wali kota kebijakan, hari ini kami minta kadis hadir biar kita berdialog kedepan gimana,” ujarnya.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadan menuturkan, pihaknya bukan kepala daerah yang anti kritik. Apa yang disampaikan mahasiswa menurutnya fakta. Dan langkahnya adalah untuk menciptakan reformasi birokrasi di tubuh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Seperti menyesuaikan posisi pejabat atas dasar kompetensi dan kinerja serta menempatkan orang diposisi yang tepat. ke depan pemkot diakui Viman akan menjadi pemerintahan yang terbuka.
BACA JUGA:100 Hari Kerja, Wali Kota Prioritaskan Program Kartu Berdaya Masagi Harus Digaungkan Dalam Kebijakan