Meski PBB 250 % Batal naik, ini 4 Alasan Para Demonstras Tuntut Bupati Pati Sudewo Dimakzulkan

Kamis 14-08-2025,16:18 WIB
Reporter : Neng Santika
Editor : Hilmi Pramudya

RADARTASIKTV.ID - Demonstrasi besar terjadi di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025, bermula dari rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250%.

Meski kebijakan tersebut resmi dibatalkan oleh Bupati Pati Sudewo, suasana di kabupaten itu jauh dari kata tenang.

Ribuan warga tetap memenuhi Alun-Alun Pati, meneriakkan yel-yel, mengibarkan spanduk, dan menuntut perubahan. Bagi mereka, pajak hanyalah pemantik dari kemarahan yang sudah lama tersimpan.

Berdasarkan laporan media, meski kenaikan PBB 250% dibatalkan, massa tetap ujuk rasa karena:

BACA JUGA:Buntut Aksi Refresif Saat Demo, Kapolresta Dan Danyon Brimob Minta Maaf di Depan Mahasiswa

BACA JUGA:Mahasiswa Demo Minta Kejari Ciamis Tuntaskan Kasus Korupsi, Korupsi Hambat Pembangunan Daerah

Krisis Kepercayaan dan Legitimasi

Seruan "Turunkan Bupati!" yang bergema di berbagai titik aksi mencerminkan bahwa isu yang awalnya hanya terkait pajak kini telah berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Bagi warga, perubahan kepemimpinan menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Rasa kecewa semakin dalam karena Bupati dianggap tidak mau mengalah dan lebih memilih mempertahankan wibawa ketimbang mendengar suara rakyat.

Penolakan Proyek-Proyek Kontroversial

Isu pajak yang memanas akhirnya menyeret sederet kebijakan lain yang juga menuai penolakan. Warga mempertanyakan pembongkaran Masjid Agung Pati yang memiliki nilai sejarah dan emosional bagi masyarakat.

Pemutusan hubungan kerja guru honorer, p emecatan sepihak terhadap 220 pegawai RSUD tanpa pesangon turut menjadi simbol ketidakadilan yang memperkuat alasan warga untuk terus turun ke jalan

BACA JUGA:Bupati Komentari Laporan Dugaan Pemerasan Hewan Kurban, Cecep Menghormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan

BACA JUGA:Bupati Cecep Akan Fokus Infrastruktur dan Pendidikan, Dua Tahun Pertama Perbaikan Jalan Rusak dan Ruang Kelas

Renovasi besar-besaran Alun-Alun dengan anggaran besar juga dinilai sebagai pemborosan, apalagi ketika banyak kebutuhan mendesak rakyat yang belum terpenuhi.

Pembangunan videotron yang dianggap tak relevan dan kebijakan sekolah lima hari yang dirasa membebani siswa serta orang tua menambah panjang daftar kekecewaan.

Kekecewaan Terhadap Gaya Kepemimpinan

Kategori :