RADAR TASIK TV - Pemkot Banjar berencan memotong TPP ASN. Rencana tersebut menuai kontroversi karena dampaknya potensial terhadap kesejahteraan para pegawai negeri.
Dalam kondisi APBD yang sedang tidak stabil, pemkot telah merumuskan skema pemotongan anggaran yang akan diterapkan untuk beberapa bulan kedepan.
Besaran pemotongan yang diusulkan sebesar 20 persen untuk ASN, 25 persen untuk tenaga kesehatan dan 50 persen untuk P3K.
BACA JUGA:Buang Sampah Sembarangan, 2 Warga KotaTasikmalaya Didenda Rp 200 Ribu
BACA JUGA:Pesona Curug Sodong Sukabumi, Keajaiban Alam Tersembunyi di Geopark Ciletuh
Eksponen forum peningkatan status kotif banjar pun angkat bicara. Melalui juru bicara eks FPSKB, Sulyanati mengatakan efesiensi tata kelola anggaran di dalam kegiatan merupakan pilihan yang paling rasional. Pasalnya, efesiensi dengan cara memotong akan memakan banyak korban.
"Solusi lain dengan mengefisienkan tata kelola anggaran di dalam kegiatan itu pilihan yang paling rasional. Perhitungannya adalah penerima dampak risiko ketika ada efesiensi secara kuantitatif tidak akan semasif dengan cara memotong TPP korbannya banyak.” Ujar Sulyanati.
Sulyanati menambahkan dalam menghadapi situasi saat ini, pihaknya mengajak semua pihak bersikap bijak dan mencari solusi yang tidak merugikan siapapun.
Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut ini: