Perubahan Konfigurasi Keamanan Maritim Akibat Reklamasi Teluk Jakarta: Tinjauan Geopolitik Wilayah Pesisir

RADARTASIKTV.ID - Reklamasi Teluk Jakarta merupakan salah satu proyek rekayasa ruang pesisir terbesar di Indonesia yang menimbulkan implikasi signifikan terhadap konfigurasi keamanan maritim. Wilayah pesisir jakarta memiliki posisi strategis karena menjadi gerbang utama aktivitas perdagangan, mobilitas logistik, dan jalur playaran internasional yang terhubung dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Pembangunan pulau-pulau reklamasi juga tidak hanya mengubah struktur gografir wilayah laut, tetapi juga memengaruhi dinamikaa pngeawasan, navigasi, dan stabilitas maritim. Dalam konteks ini, prespektif geopolitik wilayah pesisisr menjadi penting untuk memahami bagaimana perubahan ruamg fisik berdampak pada  kekuatan dan kerentanan maritim negara.

Kerangka teori Nicholas J. Spykman mengenai Rimland Theory memberikan landasan analitis yang kuat untuk menjelaskan perubahan tersebut. Spykman menekankan bahawa wilayah pesisir (rimland) merupakan zona paling strategis dalam politik internasional karena menjadi titik temu antara kekuatan darat dan laut, sekaligus pusata aktivistas ekonomi dan mobilitas global. Menurutnya, penguasaan atas rimland menentukan stabilitas dan kekuatan gopolitik suatu negara.

BACA JUGA:Cetak Sejarah Baru, Persikotas Sabet Juara Liga 4 Seri 1 Piala Gubernur Jawa Barat 2025

BACA JUGA:Persikotas Dapat Bonus Rp 50 Juta Dari Pemkot, Pemain Berstatus Mahasiswa Gratis UKT

Jika diterapkan pada Konteks Teluk Jakarta, reklamasi menciptakan kontruksi ruangbaru di wilayah rimland Indonesia yang memengaruhi posisi strategis negara dalam mengelola jalur pelayaran, serta munculnya simpul-simpul aktivitas ekonomi baru di atas pulau buatasn secara langsung meningkatkan kompleksitas keamanan maritim sebagaimana diprediksi oleh teori Spykman yaitu semakin dinamis ruang pesisir, semakin besar potensi konflik, kompetisi, dan kerentanan strategis.

Dari prespektif rimland, reklamasi Teluk Jakarta mengadirkan dua implikasi utama bagi keamanan maritim. Pertama, perubahan arsitektur ruang pesisir mengaruskan penyesuaian ulang sistem navigasi, patroli, dan pengawasan laut. Pulau-pulau buatan dapat menjadi titik buta yang menyulitkan pemantauan jalur pelayaran, sekaligus memperluas area yang harus diawasi oleh aparat keamanan maritim.

Kondisi ini membuka potensi terhadap aktivitas ilegal seperti penyelundupan, pelanggaran wilayah, dan operasi maritim non-formal yang sulit di deteksi. Kedua, reklamasi memperkuat konsentrasi kekuatan ekonomi di wilayah pesisir yang berpotensi mengundang tekanan geopolitik dari aktor non-pemerintah maupun korporasi besar. Dalam pemikiran Spykman, kawasan pesisir yang dikuasai oleh kepentingan ekonomi tertentu dapat menciptakan ketidakseimbangan kontrol negara atas rimland, sehingga memunculkan kerentanan startegis bagi stabilitas nasional.

Selain itu, penerapan teori Spykman juga memungkinkan analisis tentanng bagaimana reklamasi dapat mengubah hubungan atara negara dan masyarakat pesisir. Ketika ruang reklamasi dapat mengubah hubungan atara negara dan masyarakat pesisir.

Ketika ruang tangkap nelayan menyempit akibat pembangunan pulau buatan, muncul ketentangan sosial yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan lokal. Konflik ruang ini juga menunjukan bahwa wilayah pesisir bukan hanya arena fisik, tetapi juga arena politik yang diperebutkan berbagai aktor.

BACA JUGA:Gedung Kepemudaan Kota Banjar Nampak Tak Terawat, Pembina Posnu: Aset Jangan Sampai Terbengkalai

BACA JUGA:Polres Banjar Kenalkan Layanan 110 Bebas Pulsa, Layani Laporan Masyarakat 24 Jam Non Stop

Dalam hal ini, rimland tidak hanya menjadi wilayah strategis bagi negara, tetapi juga ruang perebutan legitimasi, sumber daya ekonomi, dan akses terhadap laut. Jika konflik sosial tidak di kelola, ketidakstabilan ini dapat berimbas pada lemahnya kontrol negara terhadap wilayah maritim strategisnya seperti sebuah isu yang sangat ditekankan dalam teori Spykman.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan reklamasi sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010–2030, yang memberi dasar legal bagi pengembangan pulau buatan sebagai kawasan ekonomi strategis (Pemprov DKI Jakarta, 2015).

Sumber: