Ketua DPRD Nilai Pemkab Kurang Koordinasi Soal Anggaran PSU, Pemkab Didorong Segera Koordinasi Dengan Pemprov
Ketua DPRD Nilai Pemkab Kurang Koordinasi Soal Anggaran PSU Dorong Pemkab Segera Koordinasi Dengan Pemprov Dan Pusat--Fajar
RADARTASIKTV.ID - Putusan mahkamah konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang di Tasikmalaya, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Sebelumnya sekretaris daerah kabupaten tasikmalaya, Mohamad Zen, menegaskan bahwa pemda saat ini mengalami defisit anggaran, sehingga tidak sanggup menanggung biaya PSU.
Menurut Zen, anggaran pilkada 2024 sebelumnya saja harus disiapkan dengan skema cicilan melalui APBD selama beberapa tahun. Sementara PSU harus dilaksanakan dalam waktu dekat, sesuai amanat putusan MK.
BACA JUGA:Pemkab Tasik Ngaku Tak Sanggup Biayai Pemungutan Suara Ulang, Sekda: Kondisi Keuangan Daerah Defisit
Ketua DPRD kabupaten tasikmalaya, Budi Ahdiat mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan berbagai pihak. Karena menurutnya, PSU adalah amanat konstitusi yang harus dilaksanakan dan tidak seharusnya pemkab hanya berdiam diri dan bergantung pada keterbatasan anggaran.
"Seharusnya pemerintah segera duduk bersama mencari solusi, jangan bilang tidak sanggup sepihak. Gubernur sudah menyatakan siap membantu setengahnya, pemkab harus gerak cepat cari solusi untuk menutupi sisanya. Jangan hanya mengatakan tidak ada biaya. Sampai saat ini pun pemkab belum ada komunikasi dengan kami di dewan. Harusnya KPU, Bawaslu, dan pemkab segera berkoordinasi dengan komisi terkait agar ada solusi konkret."
DPRD mendorong pemkab tasikmalaya segera melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mencari solusi terkait pendanaan PSU. Langkah cepat dianggap perlu untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai konstitusi.
Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
