Pemkot Kucurkan Rp 1,8 Miliar Untuk Mobil Dinas Viman-Diky, Sekda Bantah Soal Kabar Adanya Mobil Dinas Hilang

RADARTASIKTV.ID - Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran sekitar 1,6 hingga 1,8 miliar untuk pengadaan dua unit kendaraan dinas baru, untuk wali kota dan wakil wali Kota Tasikmalaya. 

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulah, mengungkapkan, jenis kendaraan yang akan dibeli adalah sedan dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengadaan ini merupakan bagian dari upaya Pemkot dalam memperbarui kendaraan operasional, guna menunjang mobilitas pejabat daerah.

Selain pengadaan kendaraan baru, Asep juga menanggapi kabar mengenai mobil dinas yang sebelumnya dikabarkan hilang. Ia menegaskan, kendaraan tersebut sebenarnya tidak hilang, tetapi sempat menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun lalu.  

BACA JUGA:Sambut Ramadhan Ribuan Umat Islam Kota Banjar Ikuti Pawai Tarhib, Ajang Persiapan Fisik dan Mental

BACA JUGA:Musrenbang RKPD 2026 BPBD dan Damkar Kota Tasikmalaya, Fokus Isu Kelembagaan

Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, diketahui bahwa kendaraan tersebut masih ada, dan digunakan oleh pejabat yang bersangkutan. Namun Asep tidak menyebutkan secara jelas siapa pejabat yang dimaksud.

"Saat pemeriksaan BPK, ada beberapa kendaraan yang tidak dihadirkan karena pemegangnya tidak hadir dalam pengecekan. Akibatnya, kendaraan-kendaraan tersebut belum terlaporkan secara administratif,"ujarnya.

Asep menyebutkan bahwa total kendaraan yang sempat belum terlaporkan nilainya mencapai lebih dari 2 miliar. 

BACA JUGA:Gagal Jadi Bupati Ade Sugianto Terima Putusan MK, Sebut Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat

BACA JUGA:KPU Tasikmalaya Siap Laksanakan PSU Pasca-Putusan MK, Harus Digelar Maksimal 60 Hari ke Depan

Saat ini, Pemkot telah melelang beberapa kendaraan yang tidak lagi digunakan, meskipun masih ada satu unit kendaraan roda dua, yang mengalami pencatatan ganda.

Terkait pajak kendaraan dinas, Asep memastikan bahwa seluruh pajak kendaraan yang digunakan oleh pejabat daerah telah dibayarkan secara rutin oleh pemerintah, melalui masing-masing satuan kerja perangkat daerah.  

BACA JUGA:Sambut Ramadhan Ribuan Umat Islam Kota Banjar Ikuti Pawai Tarhib, Ajang Persiapan Fisik dan Mental

Sumber: