Intip Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Pemkot Tasikmalaya, Segini Besarannya....

10. Dinas Pendidikan: anggaran Rp4,27 miliar, realisasi Rp3,29 miliar

11. Sekretariat Daerah: anggaran Rp131 juta, realisasi Rp104 juta

12. Kecamatan: anggaran Rp25,85 miliar, realisasi Rp1,68 miliar

13. Badan Amil Zakat Nasional: anggaran Rp3,43 miliar, sudah terealisasi seluruhnya

BACA JUGA:Pemkab Tasik Targetkan Bangun 300 Km Jalan Dalam 2 Tahun, Dewan Pertanyakan Kesiapan Anggaran Hingga Rp 900 M

BACA JUGA:Publik Kaget: Di Tengah Efisiensi Anggaran, Gaji DPR RI Diklaim Tembus Rp100 Juta Per Bulan, ini Faktanya...

Dari data tersebut, jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan cukup besar, namun serapannya masih jauh dari optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik soal efektivitas program yang digulirkan.

Data tersebut terungkap saat Pemerintah Kota Tasikmalaya mengadakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Aula Bapelitbangda, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Apep Yosa, menjelaskan bahwa sampai saat ini segala upaya pengentasan kemiskinan itu masih dilakukan.

BACA JUGA:Kewalahan Urus Sampah, Pemkab Siapkan Mekanisme Pengolahan, Siapkan Sistem RDF Dengan Anggaran Capai Rp 80 M

BACA JUGA:Pengalihan Aset Masjid Agung Banjar Masih Dalam Proses, Pengalihan Aset Tanah Wakaf Harus Penuhi Syarat

Ia juga memaparkan bahwa anggaran yang tampak “jumbo” itu merupakan gabungan dari setiap peran organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Lebih lanjut, Apep mengatakan bahwa rapat koordinasi itu juga di antaranya mengenalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini digantikan oleh Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2025.

Dengan porsi besar warga berada pada kelompok desil menengah ke atas (280 ribu jiwa), pemerintah dituntut lebih presisi dalam menyasar program perlindungan sosial agar tepat sasaran, khususnya bagi 77 ribu jiwa yang hidup di garis kemiskinan ekstrem.

Sumber: