Wajib..!! Tata Ulang Hubungan Pemerintah dan Rakyat di Tengah Dinamika Demokrasi Indonesia

BACA JUGA:Belajar Arti Demokrasi, Pemilihan RT Dibuat Layaknya Pemilihan Kepala Daerah

5. Memperkuat Nilai Moral dan Etika Politik

Selain aturan hukum, kontrak sosial juga ditopang oleh etika. Pemimpin yang jujur, bersih, dan berkomitmen pada kepentingan rakyat akan memperkuat kepercayaan. Sebaliknya, politik transaksional hanya akan mengikis legitimasi pemerintah.

Kita harus sama-sama sepakat, bahwa kontrak sosial adalah “lem perekat” yang menyatukan pemerintah dan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, kontrak ini masih sering diuji oleh ketidakstabilan ekonomi, aksi protes, dan krisis kepercayaan. Namun, solusi terbaik bukanlah saling menyalahkan, melainkan menata ulang komitmen bersama: pemerintah hadir untuk rakyat, rakyat taat karena percaya pada pemerintah.

Jika pemerintah berani menegakkan hukum dengan adil, membangun ekonomi yang merata, dan membuka ruang partisipasi, sementara rakyat bersuara dengan santun dan ikut menjaga demokrasi, maka kontrak sosial akan kembali kokoh.

Pada akhirnya, kemajuan Indonesia sangat bergantung pada kesetiaan kedua belah pihak untuk memegang teguh kontrak sosial ini, demi mewujudkan cita-cita bangsa: adil, makmur, dan bermartabat di mata dunia. 

Sumber: