Wajib..!! Tata Ulang Hubungan Pemerintah dan Rakyat di Tengah Dinamika Demokrasi Indonesia

BACA JUGA:Mahasiswa Sebut UU TNI Pengkhianatan Demokrasi dan Hak Sipil, Gelar Unjuk Rasa Minta UU TNI Segera Dicabut

BACA JUGA:CNY Sebut PSU Bukti Keadilan Demokrasi, Bukan Intervensi MK, Minta Revisi Pernyataan Bupati Ade Sugianto

Situasi ini menunjukkan bahwa kontrak sosial di Indonesia seringkali rapuh, karena masih didominasi rasa saling curiga: rakyat merasa pemerintah tidak adil, pemerintah merasa rakyat kurang patuh.

Apa Saja Penyebab Keretakan Kontrak Sosial?

• Kesenjangan Keadilan – Rakyat menilai hukum kerap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus korupsi yang ditangani lambat menurunkan kepercayaan masyarakat.
• Ketidakpuasan Ekonomi – Di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum merata, sebagian masyarakat merasa tidak mendapat manfaat dari pembangunan.
• Kurangnya Transparansi – Kebijakan pemerintah sering dianggap dibuat tanpa melibatkan rakyat secara bermakna, sehingga menimbulkan resistensi.
• Krisis Kepercayaan – Korupsi, birokrasi yang berbelit, dan janji politik yang tidak ditepati memperlemah kontrak sosial.

Terus, apa solusi yang harus sama-sama kita wujudkan untuk memperbaiki bentuk dan keberlangsungan Kontrak Sosial di Indonesia.

Tentunya, setidaknya ada 5 langkah besar yang perlu dilakukan pemerintah mulai saat ini, dan terus konsisten di masa depan:

1. Menegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Keadilan adalah inti kontrak sosial. Pemerintah harus memastikan hukum berlaku sama bagi semua, baik rakyat kecil maupun pejabat tinggi. Tanpa keadilan, kontrak sosial hanya akan dianggap ilusi.

2. Menguatkan Transparansi dan Partisipasi Publik

Kebijakan publik harus disusun secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat. Media sosial, forum warga, hingga musyawarah desa bisa menjadi sarana agar rakyat merasa dilibatkan, bukan sekadar objek pembangunan.

3. Mengelola Ekonomi dengan Berkeadilan

Stabilitas ekonomi menjadi kebutuhan mendesak. Subsidi tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan yang merata ke daerah adalah wujud nyata kontrak sosial agar rakyat percaya bahwa pajak yang mereka bayar kembali dalam bentuk kesejahteraan.

4. Pemerintah Mendengar, Rakyat Menyuarakan dengan Damai

Pemerintah harus membuka ruang aspirasi, sementara rakyat juga perlu menyampaikan kritik secara santun dan konstruktif. Demonstrasi yang anarkis hanya memperburuk suasana dan menjauhkan semangat demokrasi.

BACA JUGA:ASN Wajib Netral Saat Pemilihan Serentak 2024, Netralitas Ciptakan Iklim Demokrasi yang Sehat

Sumber: