Guru Madrasah Tuntut Keadilan dan Pengakuan, Minta DPRD Fasilitasi Pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI

RADARTASIKTV.ID - Guru madrasah yang terhimpun dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Tasikmalaya menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa siang.

Aksi ini guna menyampaikan aspirasi terkait guru honorer dan guru swasta madrasah, mengenai P3K, PPG, sertifikasi, dan inpassing. Mereka ingin diperlakukan sama dengan guru yang ada di institusi lain.

Ketua PGMI Kota Tasikmalaya, Asep Rizal, meminta DPRD memfasilitasi pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI, Kemenpan-RB, dan BKD, untuk membahas nasib ribuan guru honorer madrasah yang belum tersentuh kebijakan.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot seharusnya hadir di tengah-tengah mereka, menjembatani aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

“Saya minta fasilitas dewan DPRD untuk bertemu dengan Komisi VIII DPR RI. Ini adalah untuk yang kesekian kalinya. Kedua, saya juga minta pemerintah daerah mengapresiasi keberadaan kami. Tolong fasilitasi kami untuk bisa menyelesaikan dan mengaspirasikan keinginan kami. Ada ribuan guru honorer yang hari ini tidak tersentuh dalam konteks kebijakan, baik itu tentang P3K paruh waktu, sertifikasi, dan inpassing. Itu semua ada di Kementerian Agama. Jadi kami hari ini bergerak, tidak hanya Kota Tasik, tapi seluruh Indonesia bergerak. Saya minta Komisi IV atau pimpinan di DPRD atau juga pimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya memfasilitasi kami untuk ketemu dengan Komisi VIII, dengan BKD, dengan Menpan-RB.” ungkapnya.

BACA JUGA:1.300 UMKM Unjuk Potensi & Perebutkan Modal Usaha Rp1 Miliar di Ajang ‘Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas’

BACA JUGA:Tepis Kabar Dua Sekolah dI Kota Tasik Mundur Dari Program MBG, Kadisdik : Sudah Sediakan Makan Mandiri

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, yang turut hadir dalam aksi damai tersebut, menegaskan akan secepatnya berkoordinasi dengan Pemda, BKN, dan juga Komisi VIII, serta meminta waktu untuk membersamai guru madrasah menyampaikan aspirasi.

“Intinya sama, guru-guru madrasah ingin diperhatikan seperti guru yang lain. Kami akan tindak lanjuti dan memfasilitasi mereka bertemu dengan BKN, dengan Komisi VIII DPR RI untuk menyampaikan aspirasi itu, sebab kewenangannya ada di pusat. Kami akan fasilitasi, akan membersamai mereka. Ada enam poin tuntutan, salah satunya mendesak pemerintah untuk membuka formasi afirmasi P3K khusus bagi guru swasta yang mengabdi di sekolah madrasah. Menuntut subsidi gaji, tunjangan, dan jaminan sosial bagi guru swasta yang bersumber dari APBN atau APBD. Seminggu ini mereka minta bertemu dengan BKN dan Komisi VIII. Bukti konkret-nya, kita akan secepatnya bersama Pemerintah Kota berkoordinasi dengan BKN, juga dengan Komisi VIII, minta waktu untuk membersamai PGM Kota Tasikmalaya menyampaikan aspirasi.” tuturnya.

Dalam aksi tersebut, pimpinan dan perwakilan dari fraksi-fraksi DPRD menandatangani nota kesepahaman untuk memperjuangkan kesejahteraan serta pengakuan guru madrasah.

Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :

Sumber: