Aktivis Tasikmalaya Tuntut Ketua KPU RI Mundur, Desak KPU Bertanggung Jawab atas PSU

RADARTASIKTV.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 terus menuai reaksi.

Salah satunya datang dari Andi Perdiana, S.E., Ketua Umum HMI Cabang Tasikmalaya Periode 2021-2022, yang menuntut Ketua KPU RI untuk mundur dari jabatannya.

Menurut Andi, keputusan diskualifikasi calon Bupati Tasikmalaya nomor urut 03, Ade Sugianto, yang tertuang dalam Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, telah menimbulkan kegaduhan dan beragam tafsiran hukum di tengah masyarakat.

Ia menilai KPU RI tidak bisa lepas tangan atas polemik yang terjadi, karena aturan yang menjadi dasar penetapan pasangan calon berasal dari regulasi yang dibuat KPU pusat.

BACA JUGA:Pemkot Kucurkan Rp 1,8 Miliar Untuk Mobil Dinas Viman-Diky, Sekda Bantah Soal Kabar Adanya Mobil Dinas Hilang

BACA JUGA:Seru! ASN Pemkot Banjar Unjuk Kebolehan di Panggung Karaoke, Panitia Batasi Peserta Demi Efisiensi

"Reaksi dan tafsiran masyarakat semakin liar, banyak yang menyalahkan KPU dan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota. Padahal ini bukan sepenuhnya kesalahan mereka, melainkan akibat peraturan KPU RI yang tidak jelas," ujar Andi, Senin (24/2/2025).

KPU Kabupaten Tasikmalaya Dinilai Sudah Sesuai Regulasi Andi menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 serta PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 19 Huruf e, yang mengatur persyaratan calon kepala daerah.

Menurutnya, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan pasangan calon pada 22 September 2024, sebelum adanya Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 yang diterbitkan pada 14 November 2024. Hal ini berarti KPU daerah hanya menjalankan aturan yang berlaku saat itu, tanpa kewenangan untuk menafsirkan peraturan lebih lanjut.

BACA JUGA:Sambut Ramadhan Ribuan Umat Islam Kota Banjar Ikuti Pawai Tarhib, Ajang Persiapan Fisik dan Mental

BACA JUGA:Iip Miptahul Paoz Hormati Putusan MK, Ajak Masyarakat Tenang dan Serukan Kedamaian

"Keliru jika ada yang menyalahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Mereka sudah menjalankan aturan yang ada, dan tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan peraturan baru yang datang belakangan," tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa tidak ada surat edaran atau peraturan lanjutan dari KPU RI untuk menafsirkan PKPU 8 Tahun 2024 Pasal 19 Huruf e, yang bisa menjadi dasar revisi dalam pencalonan kepala daerah.

Melihat kondisi ini, Andi dan para aktivis HMI Tasikmalaya mengajukan dua tuntutan utama kepada KPU RI:

Sumber: