Efisiensi Anggaran Kota Banjar Capai Angka 46 M, Perjalanan Dinas SPPD dan OPD Kena Pangkas Hingga 50 Persen

RADARTASIKTV.ID - Walikota Banjar Sudarsono memperkirakan, efisiensi anggaran di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjar mencapai 45 miliyar rupiah.

Dari angka tersebut efisiensi anggaran menitikberatkan pada beberapa sektor, salah satunya pemangkasan perjalanan Dinas SPPD dan OPD sebanyak 50 persen.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mengharuskan seluruh daerah melakukan penghematan anggaran, mendorong beberapa Dinas untuk melakukan kajian kebijakan efisiensi.

BACA JUGA:Memahami Nutrisi Al-Quran, Bekal Kehidupan Lebih Sehat dan Berkah, Manusia Harus Kuat Dalam Menghadapi Ujian

BACA JUGA:Ribuan Personel Siap Amankan PSU di Kabupaten Tasikmalaya, Aparat Jamin PSU Berjalan Kondusif

Seperti Pemkot Banjar yang akan segera memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Banjar, Sudarsono. Menurutnya efisiensi anggaran di Kota Banjar diperkirakan antara 42 hingga 45 milyar rupiah.

Orang nomor satu di Kota Banjar ini menyebut. Bahwa perjalanan Dinas SPPD dan OPD mengalami efisiensi sebesar 50 persen.

BACA JUGA:Fasilitas Pemadam Kebakaran di Bale Kota Tasik Tak Layak, Banyak Hydran Box Kosong, Apar Tidak Layak Pak

BACA JUGA:Ai Diantani Gantikan Ade Sugianto Tinggal Menunggu SK Partai Koalisi, Kader PDIP: Insha Alloh Secepatnya

Sudarsono menegaskan, bahwa efisiensi anggaran tidak diambil Pemerintah Pusat, tetapi rencana efisiensi ini didistribusikan untuk bidang yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Pihaknya diberikan waktu hingga 14 April untuk realisasi efisiensi anggaran.

Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan adanya efisiensi anggaran, perbaikan APBD dengan cara sinkronisasi dan memasukkan visi misi Kepala Daerah tanpa perubahan APBD.

"Efisiensi diperkirakan antara 40 sampai 46 milyar. Kita titikberatkan pada perjalanan Dinas itu wajib. Jadi seluruh Dinas, OPD termasuk DPRD itu 50 persen. Kita bukan efisiensi diambil ke pusat, perencanaan efisiensi kita distribusi lagi kepada tujuh bidang. Kita dikasih waktu sampai tanggal 13 APRIL. Kalau sekarang APBD itu dengan adanya efisiensi ada namanya perbaikan APBD dengan cara sinkronisasi terus ada Kepala Daerah baru visi misi dimasukkan tanpa harus APBD perubahan." ujarnya.

Sudarsono menambahkan setelah rencana efisiensi anggaran rampung, dilanjutkan dengan distribusi dan program kegiatan langsung berjalan.

BACA JUGA:Untung Rugi ASN Mulai Masuk Lebih Pagi Selama Ramadan, Pelayan Masyarakat Harus Taat Aturan yang Berlaku

BACA JUGA:Tamjen Lokasi Favorit Berburu Takjil Warga Balokang Kota Banjar, Hadirkan Beragam Jajanan Para Pelaku UMKM

Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :

 

Sumber: