Mantan Anggota DPRD Banjar Tolak Kembalikan Tunjangan, Tunggu Putusan Inkrah Pengadilan

RADARTASIKTV.ID - Kasus dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar terus didalami Kejaksaan Negeri setempat.

Dua tersangka telah ditahan, dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung.

Sejumlah saksi dari kalangan pimpinan, anggota, dan mantan anggota DPRD terus dipanggil untuk memberikan keterangan. Soedrajat Argadireja, mantan anggota DPRD periode 2017–2021, juga dipanggil sebagai saksi.

Kejaksaan meminta dirinya mengembalikan tunjangan 32 juta rupiah yang dianggap diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 5A Tahun 2017, yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017.

BACA JUGA:Unsil-BI Tasikmalaya Gelar Sertifikasi Juru Sembelih Halal Pertama di Priangan Timur

BACA JUGA:Pesantren At-Tajdid Gelar Workshop Deep Learning untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Peraturan pemerintah tersebut menegaskan, tunjangan perumahan tidak mencakup biaya listrik, air, internet, dan telepon.

Jika Perwal tersebut terbukti salah, seluruh anggota DPRD periode 2017–2021 berpotensi wajib mengembalikan tunjangan.

"Kami siap mengembalikan dengan catatan ada putusan pengadilan yang inkrah. Kalau Perwal-nya salah, ya siapa yang buat? Harus ditelusuri. Kami bagian dari korban. Saya juga mempertanyakan Perwal 2022," Ujarnya.

Soedrajat juga mempersoalkan Peraturan Wali Kota Banjar Tahun 2022, yang meningkatkan tunjangan perumahan secara drastis. Dari 17 juta rupiah tahun 2021, naik menjadi 32 juta rupiah pada 2022. Ia berharap kejaksaan juga meneliti kenaikan tunjangan ini dalam penyidikan lanjutan.

BACA JUGA:ESQ Kemanusiaan Bagikan 105 Mushaf Al-Qur’an Isyarat, Permudah Muslim Berkebutuhan Khusus Belajar Al-Qur’an

BACA JUGA:KPU Tetapkan Paslon 02 Pemenang Pilkada 2024, Cecep-Asep Ajak Semua Pihak Sinergi Membangun Tasikmalaya

Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :

Sumber: