Dampak Sorotan KDM, Aktivitas Tambang Pasir Gunung Galunggung Berhenti Beroperasi, 500 Pekerja Terancam PHK,

--
RADARTASIKTV.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang berencana mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Jabar, menyebabkan aktivitas penambangan pasir dan batu atau sirtu di kawasan ini berhenti total.
Meski belum ada kejelasan teknis, para pengusaha tambang berizin resmi mulai menghentikan aktivitasnya.
Pengelola CV Galunggung Mandiri, Endang Abdul Malik atau yang dikenal Endang Juta, mengaku kebijakan ini berdampak besar pada usahanya. Padahal CV Galunggung mandiri memiliki izin usaha pertambangan hingga tahun 2029.
Endang menjelaskan, kebutuhan pasir sangat penting untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Seperti jalan, sekolah, dan rumah warga.
Penghentian aktivitas tambang memicu efek domino, salah satunya harga pasir di pasaran yang melonjak hingga dua kali lipat.
Endang menegaskan, aktivitas Cv Galunggung Mandiri tidak hanya fokus pada pertambangan. Bekas lahan tambang telah direklamasi menjadi kawasan ekosistem terpadu.
Menggabungkan pertanian dan peternakan, termasuk kandang ayam berkapasitas delapan puluh ribu ekor.
"Tidak semua tambang di kawasan Gunung Galunggung berstatus ilegal, saya sudah taat aturan, akan tetapi kalau semua dihentikan tanpa solusi, bagaimana pemerintah membangun infrastruktur. Harga pasir kini jadi dua kali lipat, masyarakat yang mau membangun rumah pun sekarang harus berpikir ulang,karena harga pasir mahal dan langka. Kalau pak gubernur mau jalan bagus, rumah rakyat berdiri, sekolah dibangun, maka pasirnya harus dari mana, silakan dipikirkan itu," Ujarnya.
BACA JUGA:Tim Gabungan Tutup Paksa Tambang Ilegal di Pantai Selatan Tasikmalaya, ini Hasilnya...
Selain itu, Endang Juta juga aktif dalam program sosial. Seperti menyediakan makanan gratis untuk ribuan warga setiap jumat, di masjid al-malik yang ia bangun.
Ia juga rutin memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Endang berharap Gubernur Jawa Barat dapat memberikan solusi komprehensif, bukan sekadar menutup tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: