Pejabat Bermedsos, Pengamat: Jangan Kesampingkan Pentahelix, Publik Perlu Keakuratan Informasi

RADARTASIKTV.ID - Pernyataan Gubernur Jawa Barat terkait efisiensi anggaran kerjasama media yang dipangkas sedemikian rupa.

Dengan melakukan publikasi melalui saluran media sosial pribadi. Mendapat tanggapan dari sejumlah pihak..

Sebelumnya beredar potongan video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut. Bahwa anggaran kerjasama media sudah dipangkas. Dan digunakan untuk keperluan lain..

Menanggapi hal tersebut pengamat sosial Asep M Tamam menuturkan. Gubernur Jabar sangat perlu memahami jalan tengah.. Selama ini Asep menilai. Kebijakan yang dikelaurkan Dedi Mulyadi seringkali radikal.. 

BACA JUGA:Pedagang Pasar Banjar Dilatih Pemasaran Digital, Dinas KUKMP Fasilitasi Transaksi Online Via WhatsApp

BACA JUGA:Bea Cukai Tasikmalaya Sita 3,9 Juta Batang Rokok Ilegal, Banjar Sumbang 44 Ribu Batang Saat Operasi di Priatim

Menurut Asep. Media menjadi bagian dari Unsur Pentahelix yang mendukung dalam keberlangsungan pembangunan daerah.

Publik hari ini tidak sekadar membutuhkan konten. Namun keakuratan informasi. Seperti yang diproduksi oleh  media massa..

“Perubahan yang dibawa KDM seringkali radikal, seperti kerjasama yang biasa dilakukan dengan media dipangkas sedemikian radikalnya. Saya kira perlu untuk memberi masukan ke KDM, saya kira KDM harus menerapkan pola jalan tengah. KDM perlu memahami dan menghargai keberadaan realitas awal dimana besar Anggaran Pemerintah untuk kerjasama media dalam rangka Pentahelix ini. Ini elemen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, media disini bisa jadi media sosial, namun media yang dibutuhkan bukan hanya informasi biasa namun perlu ada media yang bisa mempertanggungjawabkan informasi, jauh lebih kuat nilai validitasnya. Bukan hanya sekedar butuh informasi tetapi juga perlu informasi yang benar bisa dipertanggungjawabkan dan itu datang dari media massa,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ikatan Ketua Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Tasikmalaya Hendra Herdiana.. Setiap kebijakan yang dikeluarkan tentu berdampak pada banyak hal. Jangan sampai kebijakan yang hadir memperlemah fungsi media sebagai kontrol pemerintah..

BACA JUGA:Dinilai Berhasil Bangun Harmoni, Menko Pemberdayaan Masyarakat Apresiasi Kinerja Kapolres Tasikmalaya Kota

BACA JUGA:Unsur Pentahelix Diajak Ikut Serta dalam Program Nyaah Ka Sepuh, Masalah Kewilayahan Bisa Tuntas

“Media ini kontroling jangan sampai kebijakan ini memperlemah fungsi kita. Baik secara pribadi atau lembaga mau membuat konten yang silahkan namun jangan sampai media mainstream tidak diikutsertakan dan jadi pilar pengontrol perkembangan kebijakan ini harapannya tetap ada sinergi,” ujarnya.

Hendra tidak mempermasalahkan jika ada pejabat daerah secara pribadi atau instansi membuat konten terkait hasil pembangunan. Namun harapannya tidak menggerus sinergi yang selama ini terbangun antara pemerintah dan media sebagai bagian dari lima unsur Pentahelix..

Sumber: