Utang Jamkesda Pemkab Tasikmalaya Capai Rp 31 Miliar, RSUD KHZ Musthafa Pinjam 20 M Ke BJB Untuk Operasional

RADARTASIKTV.ID - Utang Jamkesda ini bermula dari piutang RSUD KHZ Musthafa pada 2023 yang mencapai 53 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar 42 miliar belum dibayar oleh pemerintah daerah, sehingga berdampak pada operasional Rumah Sakit.

Untuk menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan, RSUD KHZ Musthafa mengajukan pinjaman 20 miliar ke Bank BJB. Pinjaman ini dicairkan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional.

Kabag tata usaha RSUD KHZ Musthafa, Indra Asmara menjelaskan, pinjaman dilakukan berdasarkan permendagri nomor 79 tentang BLUD.

Dimana BLUD memiliki fleksibilitas, untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Puluhan PPPK Dishub Kota Banjar Belum Terima Honor, Dana Tidak Mencukupi Jadi Alasan Keterlambatan

BACA JUGA:Aksi Hijau dari Kampus Kuning: BEM UNSIL Menebar Aksi Lewat Edukasi Perilaku Ramah Lingkungan Hidup di Sekolah

"Jadi pinjaman tersebut sudah diverifikasi oleh perbankan. Pinjaman itu untuk operasional dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit. Daripada pelayanan tidak dilaksanakan, maka aturan fleksibilitas yang kita ambil," ujarnya.

Indra menyebutkan dari total piutang 53 miliar, kini tersisa sekitar rp 31 miliar setelah ada pembayaran sebagian. Utang ini tidak hanya Jamkesda, tetapi juga BPJS, Jampersal, dan jaminan kesehatan lainnya.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi menegaskan komitmen pemerintah daerah melunasi utang ini.

BACA JUGA:Sudah Mulus, Ojol di Kota Tasikmalaya Mengaku Nyaman Lewat Jalan Depan Taman Kota

BACA JUGA:Ratusan Pelajar Terima Perlengkapan Sekolah, Bentuk Kepedulian Baznas Kota Banjar Pada Dunia Pendidikan

"Kita sudah mengevaluasi terkait utang ke Rumah Sakit, sebenarnya pemerintah daerah mampu membayar utang ini. Dalam lima tahun kepemimpinan Cecep-Asep, utang ke RSUD KHZ Musthafa harus tuntas," ujarnya.

Asep mengatakan Pemkab sementara menghentikan layanan Jamkesda untuk mencegah penambahan utang. Prioritas saat ini yakni mendaftarkan 85 ribu warga yang belum terdaftar JKN agar mencapai Universal Health Coverage atau UHC 100 persen.

Sumber: