• Lindungi hak-hak masyarakat sipil
Aksi ini menyoroti beragam isu penting yang berkaitan lasnung dengan kesejahteraan masyarakat.
Isu-isu yang diangkat meliputi reformasi kepolisian, kebijakan subsidi energi, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, tedapat kekhawatiran mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026, yang dianggap memberatkan masyarakat.
BACA JUGA:PAD Dari Sektor Pariwisata Tasikmalaya Naik, Tapi Belum Capai Target, Dinilai Alami Tren Positif
Respon Pemerintah dan Masyarakat
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait dengan tagar Indonesia gelap dan rencana aksi demonstrasi tersebut.
Namun, gerakan ini telat menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, mulai dari akademi, aktivis, hingga masyarakat umum, yang turut menyuarakan pendapat dan keprihatinan mereka melalui media sosial.
Dan ada sejumlah pejabat memberikan tanggapan:
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam): Menghimbau agar demonstrasi berlansung damai dan menjanjikan dialog dengan perwakilan mahasiswa.
Kementerian Pendidikan: Menyatakan bahwa isu kenaikan biaya pendidikan masih dalam tahap kajian
Kementerian Kesehatan: Menyebut rencana kenaikan iuran BPJS pada 2026 bertujuan memperbaiki layanan kesehatan nasional
Menurut pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Anwar Malik, fenomena tagar Indonesia Gelap menunjukan kekuatan solidaritas digital dalam menyuarakan keresahan publik
“Media sosial telah menjadi ruang partisipasi baru yang efektif. Namun, gerakan ini harus diikuti dengan langkah kongkret, seperti audiensi dengan pemerintah dan penyampaian tuntutan secara resmi,” ujarnya.
BACA JUGA:Café Hidden Gem Tasikmalaya yang Asik Buat Tempat Nongkrong, Jangan Lupa Ajak Teman dan Sahabat
BACA JUGA:Bentar Lagi Bulan Ramadhan, Berikut Deretan Amalan-Amalan yang Dianjurkan Agar Ramadhan Lebih Berkah