PPDI Tasikmalaya Tolak Pengurangan ADD 15 Persen, Ancam Demo Jika Aspirasi Tidak Didengar

RADARTASIKTV.ID - Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

PPDI menolak adanya pengurangan alokasi dana desa pada tahun 2026, yang dinilai berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

Ketua PPDI Kabupaten Tasikmalaya, Nanang Saripudin menjelaskan, pengurangan ADD diperkirakan sekitar 15 persen atau sekitar 7 juta hingga 9 juta rupiah per bulan per desa.

BACA JUGA:Penyusunan RKPD 2027, Pemkot Tasikmalaya Akui Punya Tantangan Besar, Wali Kota Minta Jajarannya Lebih Adaptif

BACA JUGA:Inspektorat Selidiki Kasus Pengadaan Barjas Desa Rejasasi, 10 Hari Kerja Tim Akan Periksa Materi Pengaduan

Pengurangan ini terjadi karena penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar 140 miliar rupiah. Dampaknya, operasional desa dan honor RT RW sebesar 250 ribu rupiah terancam hilang.

"Pengurangan ADD sekitar 15 persen, jika dikonversi per desa sekitar Rp7 juta hingga Rp9 juta per bulan. Operasional kami dan honor lembaga seperti RT,RW akan hilang.

Kami menuntut dilibatkan dalam proses peninjauan Perbup sebelum ditetapkan. Jika aspirasi tidak didengar dan bupati menolak bertemu, PPDI akan melakukan aksi demonstrasi," paparnya.

BACA JUGA:Ratusan Penyandang Disabilitas di Kota Banjar Terima Bantuan Fasilitas Wirausaha Mandiri

BACA JUGA:Bupati Tasikmalaya Rotasi Sejumlah Pejabat Eselon, 9 Pelantikan Masih Tertunda, Target Selesai April 2026

PPDI menuntut dilibatkan dalam proses peninjauan peraturan bupati sebelum ditetapkan. Jika aspirasi tidak dikabulkan, PPDI meminta difasilitasi untuk bertemu dengan bupati. Jika tetap ditolak, PPDI akan melakukan demonstrasi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, Agus Sutisna menjelaskan, penurunan dana transfer secara otomatis akan mengurangi alokasi dana desa.

"Dibahas mengenai dampak penurunan dana transfer yang secara otomatis akan mengurangi alokasi dana desa. Meskipun persentase minimum tetap 10 persen, jika dana transfer menurun, hasil alokasi dana desa pun ikut menurun. Kami akan melaporkan permintaan PPDI untuk bertemu bupati kepada pimpinan. Pertemuan akan difasilitasi oleh kepala dinas PMD dan kepala badan keuangan,"ujarnya.

BACA JUGA:Kebijakan Cut Off Anggaran Jadi Sorotan, Sejumlah Kebijakan Pemkab Tasikmalaya Berpotensi Korupsi

Sumber: