KPK Ingatkan ASN Di Ciamis Tidak Tergoda Untuk Korupsi, Diminta Berani Menolak Jika Diajak Korupsi

RADARTASIKTV.ID - Dinilai sebagai salah satu lembaga yang paling rawan terjadi tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia, kini memperketat pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Salah satunya dengan menerjunkan sejumlah petingginya, untuk menjadi penjabat bupati, sehingga dapat mengawasi secara langsung jalannya roda pemerintahan di daerah.

Seperti di Kabupaten Ciamis, posisi penjabat bupati kini diduduki oleh Budi Waluya, yang merupakan direktur pelayanan laporan pengaduan masyarakat atau PLPM KPK RI.

BACA JUGA:Partisipasi Pemilih di Pilkada Kab. Tasik Turun 10 Persen, Pilkada dan Pemilu Berdekatan Jadi Biang Kerok?

BACA JUGA:KPU Banjar Tunggu Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi, Jika Tak Ada Gugatan Pelantikan Digelar Februari 2025

Semenjak diangkat menjadi Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, kerap menyampaikan nilai-nilai integritas serta kejujuran kepada para asn di lingkungan pemerintahannya, baik dalam kegiatan apel pagi, maupun acara peringatan road to Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2024, tingkat Kabupaten Ciamis.

Disampaikan Budi, acara ini sebagai komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, dalam upaya pemberantasan korupsi.  

"Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Pemda Ciamis dalam upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

Senada dengan Pj Bupati Ciamis, Deputi Bidang Koordinasi Dan Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Irjen Polisi Didik Agung Wijanarko, menyampaikan, para asn harus berani menolak apabila diajak untuk korupsi.

BACA JUGA:Diduga Kelelahan Anggota PPK Tumbang Saat Rapat Pleno, Ternyata Punya Riwayat Penyakit ini

BACA JUGA:Dinas LH Kembali Bakal Sidak Pabrik Daur Ulang Plastik, Masuk Zana Hijau Izin Harus Melalui Kajian Mendalam

Salah satunya ASN diminta tidak membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, karena akan merugikan keuangan negara. 

"Para ASN harus berani menolak, apabila ada pihak-pihak yang mengajak untuk korupsi," ujarnya.

Budi mengharapkan, peringatan hari antikorupsi sedunia tak sekadar seremonial belaka, namun menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, ASN serta pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, untuk mengimplementasikan prinsip transparansi, sehingga menciptakan tata kola pemerintahan yang bersih dari korupsi. 

Sumber: