PSU Pilkada Tasikmalaya Dikritik: PMII Soroti Efisiensi dan Kredibilitas KPU

RADARTASIKTV.ID – Bendahara Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya, Agis Magfur, menyampaikan kritik tajam terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, keputusan PSU yang diambil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 justru bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi.

"Miris sekali, di tengah kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat, PSU ini justru terjadi. Intrik politik yang muncul tentu menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat, mulai dari mengapa ini bisa terjadi hingga siapa yang diuntungkan dari keputusan ini," ujar Agis.

BACA JUGA:Walkout Dari DPRD Tasikmalaya! ALARM Tuntut Transparansi Anggaran dan Ancam Demo

BACA JUGA:Pemkab Tasik Ngaku Tak Sanggup Biayai Pemungutan Suara Ulang, Sekda: Kondisi Keuangan Daerah Defisit

Menurut Agis, PSU yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya memunculkan dua kelompok masyarakat dengan pandangan yang berbeda:

1. Kelompok Pendukung PSU

Kelompok ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perolehan suara calon yang mereka dukung, bahkan berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak sehat seperti politik uang (money politic). Agis mengingatkan bahwa jika calon yang menang menggunakan praktik tersebut, maka besar kemungkinan APBD akan menjadi sasaran utama untuk mengembalikan modal politik.

2. Kelompok Penolak PSU

Kelompok ini merasa jenuh dengan Pilkada dan menjadi apatis terhadap politik.Mereka kehilangan kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, serta meragukan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.

Agis menilai, kelompok ini cenderung tidak akan menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat partisipasi pemilih dalam PSU dikhawatirkan menurun drastis.

BACA JUGA:Beredar Foto Paslon Ai-Iip Untuk PSU, PKB: Belum Keputusan Resmi, Partai Koalisi Masih Konsolidasi

BACA JUGA:Seru! ASN Pemkot Banjar Unjuk Kebolehan di Panggung Karaoke, Panitia Batasi Peserta Demi Efisiensi

Agis juga mempertanyakan peran dan kredibilitas KPU serta Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam proses Pilkada ini. Menurutnya, keputusan KPU yang meloloskan tiga pasangan calon pada saat itu kini justru dipatahkan oleh MK. Hal ini berpotensi memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan memperparah kondisi politik di daerah.

"KPU dan Bawaslu akan semakin disorot. Masyarakat tentu bertanya-tanya, mengapa KPU menetapkan tiga pasangan calon tetapi kemudian dipersoalkan di MK? Ini menjadi pukulan bagi kredibilitas penyelenggara pemilu," tegas Agis.

Sumber: