Wakil Ketua DPRD Kota Tasik Protes Soal Penghapusan Dana Hibah Pesantren, Hilman: Pengawasannya Ditingkatkan

RADARTASIKTV.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kaitan penghapusan dana hibah untuk pesantren disikapi wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata.

Hilman mengungkapkan keberatan melalui unggahan di beberapa media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, hilman mengapresiasinya kebijakan KDM yang melarangan ponpes atau dewan kemakmuran masjid untuk meminta sumbangan di jalan.

Namun ia tidak sepaham pada kebijakan terkait penghapusan dana hibah untuk pesantren. Hilman pun mengingatkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang punya andil dalam membangun bangsa.

BACA JUGA:KPU Belum Bisa Tetapkan Pemenang Hasil PSU, Masih Menunggu Ada Atau Tidaknya Gugatan Ke MK

BACA JUGA:Ating Terpilih Sebagai Ketua DPRD Kota Banjar Sementara, Gantikan DRK yang Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi

Hilman meminta kebijakan penghapusan hibah pesantren ditinjau ulang. Ketika alasannya untuk mengantisipasi penyelewengan atau disalahgunakan oleh lembaga fiktif, maka menurut Hilman pengawasanlah yang perlu ditingkatkan.

“Kalau akang (Dedi Mulyadi) hapus, dari mana mereka akan mendapatkan proses pembiayaan operasional buat pondok pesantren. Bukan dengan cara dihapuskan, tapi pengawasan dan kontrol yang lebih baik dari pemerintah”

Alasan penghapusan dana hibah untuk pesantren bukan soal penyalahgunaan dan lembaga fiktif saja. Namun ada ketimpangan karena tidak semua pondok pesantren mampu mengakses Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Menurut Hilman, butuh inovasi agar Pemprov bisa memberikan dana hibah tepat sasaran.

BACA JUGA:Tumpukan Sampah Hiasi Irigasi Pembuang Ciromban, Warga Dihimbau Tidak Buang Sampah Ke Sungai

BACA JUGA:121 Ribu Surat Undangan Memilih Tidak Terdistribusi, Salah Satu Faktor Partisipasi Pemilih di PSU Turun

Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :

 

 

Sumber: