18 Negara Resmi Melarang ChatGPT: Alasan Privasi, Regulasi, dan Politik di Balik Teknologi AI Ini

Hingga tahun 2025, tercatat ada 18 negara yang secara resmi melarang penggunaan ChatGPT/ Freepik.com--
Negara dengan sistem politik tertutup biasanya lebih protektif terhadap arus informasi asing yang dianggap dapat melemahkan ideologi dan stabilitas pemerintahan.
Selain itu, isu keamanan data dan privasi juga menjadi alasan penting. ChatGPT mengolah data percakapan pengguna, dan beberapa negara merasa hal ini bisa membahayakan keamanan nasional jika data jatuh ke pihak asing. Oleh karena itu, pelarangan dianggap sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kedaulatan digital.
Di sisi lain, terdapat pula faktor kondisi politik dan infrastruktur. Negara yang sedang mengalami konflik, perang, atau memiliki jaringan internet terbatas cenderung tidak memberi izin pada layanan global seperti ChatGPT.
Sementara itu, di wilayah seperti Hong Kong dan Belarus, absennya layanan bukan akibat larangan pemerintah secara langsung, melainkan keputusan administratif dari penyedia layanan itu sendiri.
Meskipun banyak negara maju yang kini semakin terbuka terhadap kecerdasan buatan, ada pula negara-negara yang menutup diri dengan alasan politik, keamanan, maupun budaya.
Larangan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kepentingan geopolitik dan regulasi lokal.
Dengan kata lain, ChatGPT bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga bagian dari dinamika global yang melibatkan kontrol informasi dan kedaulatan digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: