Perubahan Anggaran Mobil Dinas Rp 1,8 Miliar Harus Dikawal, Aktivis Minta Anggaran Lebih Manfaat Bagi Rakyat

Perubahan Anggaran Mobil Dinas Rp 1,8 Miliar Harus Dikawal, Aktivis Minta Anggaran Lebih Manfaat Bagi Rakyat

Perubahan Anggaran Mobil Dinas Rp 1,8 Miliar Harus Dikawal, Aktivis Minta Anggaran Lebih Manfaat Tidak Seremonial Semata--Nurohman

RADARTASIKTV.ID - Pemerintah Kota Tasikmalaya membatalkan rencana pengadaan mobil dinas senilai lebih dari 1 koma 8 miliar rupiah untuk Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan wakil Wali Kota Diky Candra.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran dan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pelayanan publik serta pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat. 

Seperti program pembangunan dan pelayanan publik. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas kini akan dimasukkan dalam perubahan anggaran daerah.

BACA JUGA:Pemprov Jabar Siap Bantu Anggaran PSU di Kab. Tasikmalaya, Gubernur Jabar Imbau Masyarakat Tetap Kondusif

BACA JUGA:Polisi Sebut Tindak Kejahatan Sering Dipicu Pengaruh Miras, Polisi Musnahkan Ribuan Botol Miras

Hal tersebut mendapat tanggapan dari aktivis Kota Tasikmalaya, Miftah Farid, dirinya mengapresiasi hal tersebut, tetapi jangan sampai pengambilan keputusan dipengaruhi oleh viralisasi dari masyarakat. Pemimpin harus mengambil keputusan berdasarkan teori efektivitas dan efisiensi pemerintah.

Miftah mengatakan seorang pemimpin harus mementingkan kepentingan masyarakat, alangkah baiknya wali kota terpilih memakai mobil yang sudah ada dan anggaran ini dikembalikan ke kas pemerintah dan dipakai untuk hal-hal yang bersifat prioritas bagi masyarakat.

“Bahwa pemerintah kota ini sudah melakukan penganggaran tiba-tiba karena viralnya di masyarakat, masyarakat berkomentar lebih baik digunakan untuk mobil damkar, truk sampah, jalan rusak, masyarakat sudah mulai cerdas, masyarakat melihat bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh wali kota terpilih, jangan sampai anggaran seperti ini yang sudah dianggarkan , tetapi muncul reaksi dari public sehingga Pemerintah menarik keputusan, tapi ini baik juga bahwa wali kota terpilih merespon keinginan public, tapi keputusan yang diambil jangan sampai menunggu viral dari masyarakat. Kita akan kawal anggaran ini akan kemana, anggaranya juga cukup besar, apakan benar untuk hal yang sifatnya prioritas kepentingan masyarakat atau digunakan di ruang lain yang hanya bersifat seremonial,” ujarnya

Miftah berharap wali kota terpilih tidak menggunakan anggaran rumah dinas, sama seperti mobil dinas, anggaran dialihkan ke sektor yang lebih penting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pembangunan di Kota Tasikmalaya. Miftah menambahkan jangan sampai seorang pemimpin menikmati kursinya di tengah penderitaan masyarakat.

BACA JUGA:Sikapi Putusan MK, PMII Tasik Ontrog Kantor KPU Dan Bawaslu, PSU Dinilai Bentuk Kegagalan KPU dan Bawaslu

BACA JUGA:OJK Tasikmalaya dorong penguatan sektor jasa keuangan di wilayah Priangan Timur

Simak Berita Selengkapnya dalam Video Berikut :

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: