Gagal Faham..!! Kenapa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Harus Naik di Tahun Ini

Lalu,, Apakah Kenaikan PBB Saat Ini Relevan dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat?

• Daya Beli dan Konsumsi Berkurang

Rumah tangga, terutama dari kalangan kelas menengah bawah dan pensiunan, merasakan efek langsung. Ruang konsumsi mereka semakin sempit akibat tambahan beban PBB yang besar.

• UMKM dan Properti Tertekan

Banyak UMKM yang menggunakan properti sebagai modal operasional kini menghadapi tekanan biaya. Likuiditas modal kerja dan ekspansi usaha tertunda karena harus menanggung pajak properti yang melonjak.

• Kepatuhan Pajak Menurun

Kenaikan tajam menyebabkan kepatuhan sukarela terhadap PBB menurun. Masyarakat rentan mengajukan keberatan atau sengketa atas SPPT karena tarif baru dianggap tidak adil.

• Iklim Investasi Makin Tak Pasti

Ketidakpastian kebijakan memicu kekhawatiran investor properti dan pariwisata. Proyek- proyek investasi berisiko tertunda hingga adanya kepastian regulasi dan stabilitas fiskal daerah Kepala Daerah di negeri ini tentu harus belajar dari aksi Demo di Pati baru-baru ini.

Kita semua tahu, peristiwa kemarin merupakan demonstrasi terbesar di Kabupaten Pati tahun ini, melibatkan puluhan ribu massa menolak kenaikan PBB-P2 hingga 250%. Protes dengan eskalasi massa yang banyak, ricuh, bahkan memakai hak angket untuk menyelidiki bupati.

BACA JUGA:Jabar Dapat Apresiasi IMTI 2025, Optimis Menembus Tiga Besar Destinasi Wisata Ramah Muslim

BACA JUGA:Sertifikat Tanah Alun-Alun Kota Banjar Baru Terbit, 40 Bidang Tanah Milik Pemkot Banjar Resmi Bersertifikat

Akhirnya, kenaikan dibatalkan. Ini mencerminkan besarnya tekanan sosial yang muncul dari kebijakan fiskal daerah yang tidak mengikuti sensitivitas masyarakat.

Kenaikan tarif PBB-P2, meskipun legal dan merespons kebutuhan fiskal daerah tidak seharusnya meminggirkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan dasar hukum secara bijak, transparan, dan adil: melalui sosialisasi, basis data akurat, perlindungan bagi kelompok lemah, serta penyesuaian bertahap.

Di masa mendatang, keseimbangan antara pembangunan fiskal dan keadilan sosial akan menjadi kunci legitimasi kebijakan. Masyarakat, selayaknya, diikutsertakan secara nyata dalam diskursus. Pajak bukan semata derita, tetapi komitmen bersama menuju kesejahteraan, asal diterapkan dengan rasa tanggung jawab dan empati. (*)

Sumber: