Gagal Faham..!! Kenapa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Harus Naik di Tahun Ini

RADARTASIKTV.ID - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas properti berupa tanah dan bangunan. Pajak ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pembangunan lokal.

Taraf pajaknya dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikalikan tarif yang berlaku, setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Metode pembayaran PBB ketat dan fleksibel, tersedia secara daring—melalui e-SPPT, mobile banking, ATM, dan platform marketplace seperti Tokopedia atau Shopee—serta secara luring, lewat minimarket, kantor pos, atau loket pajak daerah. Masyarakat yang membayar tepat waktu turut menjaga kelancaran layanan publik dan menghindari sanksi administratif.

BACA JUGA:Wabup Tasikmalaya Pimpin Jumat Bersih di Lingkungan Setda, Gerakan Beberesih Akan Diperluas ke Seluruh OPD

BACA JUGA:Wanita Jompo dan Anak Tuna Netra Hidup di Tengah keterbatasan, Potret Nyata Kemiskinan di Kota Tasikmalaya

Apa Saja Biang Kerok Penyebab Kenaikan Tarif PBB-P2 yang Membahana?

1. Ruang Kenaikan Tarif dari Regulasi

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBB-P2 hingga 0,5%, dari batas sebelumnya antara 0,1% - 0,3%. Ini merupakan upaya memperkuat otonomi fiskal daerah dan meningkatkan PAD.

2. Revaluasi NJOP yang Tertunda

Banyak daerah di Indonesia belum memperbarui NJOP selama bertahun-tahun. Saat dilakukan pemutakhiran sekaligus, lonjakan NJOP terasa berubah drastis dan signifikan:

• Pati: hingga 250%
• Jombang: mencapai 1.202%
• Cirebon: sampai 1.000%
• Bone: sekitar 300%
• Semarang: naik 441%

3. Dorongan Fiskal dan Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat, termasuk pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD), membuat pemerintah daerah mencari alternatif pendapatan cepat. PBB-P2 dianggap instrumen instan yang bisa dioptimalkan.

BACA JUGA:Karnaval HUT Ke-80 RI di Parhon Tasikmalaya Angkat Anyaman Bambu dan Budaya Sunda

BACA JUGA:Pemkab Tasikmalaya Tetapkan Visi Pembangunan Lima Tahun Ke Depan, Infrastruktur Jadi Prioritas

Sumber: