Polres Banjar Siapkan Strategi Pengamanan Pilkada, ini Strategi yang Bakal Diterapkan

RADARTASIKTV.ID - Pendaftaran bakal calon wali dan wakil wali kota dibuka pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Tidak hahya KPU Kota Banjar yang terus bersiap, tetapi Polres Banjar pun melakukan hal serupa.

Polres Banjar siap melakukan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Sebanyak 280 personel atau dua pertiga kekuatan Polres Banjar siap diterjunkan.

BACA JUGA:Waspada Pencurian Sepeda Motor Modus Tawaran Kerja, Pelaku Sasar Korban Pekerja Buruh Hingga Tukang Las

BACA JUGA:Tukang Cuanki Pelaku Asusila Pada Bocah SMP Diringkus Polisi, Pelaku Sempat Kabur Ke Luar Kota

Selain personel Polres Banjar, pengamanan Pilkada serentak ini dibantu dari Kodim 0613 Ciamis, Koramil, Satpol PP, Linmas dan unsur terkait disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Kapolres Banjar, AKBP Danny Yulianto menjelaskan pengamanan Pilkada serentak tahun ini menerapkan strategi preemtif dan preventif.

Strategi preemtif berupa imbauan kepada semua pihak untuk melaksanakan Pilkada secara tertib aman dan damai serta berkoordinasi dengan KPU dan Pemda.

Strategi preventif atau pencegahan, bersama TNI dan Pemkot Banjar melakukan patroli guna memastikan situasi kondusif  Pilkada dapat dilaksanakan.

BACA JUGA:Miris, Puluhan Ibu Hamil Di Setiawargi Kota Tasikmalaya Kekurangan Energi Kronis, Bayi Lahir Berisiko Stunting

BACA JUGA:Seorang Kiai Diduga Dipersekusi Oknum Pensiunan, Ribuan Santri Kawal Proses Mediasi

"Strategi yang kami lakukan secara  preemtif. Kami memberikan imbauan kepada seluruh pihak untuk sama-sama melaksanakan Pilkada secara tertib, aman dan damai. Kami juga terus berkoordinasi dengan penyelenggara KPU dan pemerintah dalam setiap tahapan Pilkada. Metode preventif yaitu pencegahan. Dalam hal ini, kami bersama TNI dan Pemkot, kami melakukan kegiatan patroli untuk meyakinkan bahwa situasi di Kota Banjar ini aman kondusif untuk bisa melaksanakan Pilkada," ujar AKBP Danny.

Kapolres Banjar menambahkan pihaknya menyiapkan penegakan hukum jika dibutuhkan ketika ditemukan pelanggaran selama Pilkada dan berkoordinasi dengan Gakkumdu.

BACA JUGA:Pemilih Pemula Diedukasi Pendidikan Politik, Diminta Jadi Agen Perubahan Dalam Pelaksanaan Pilkada 2024

BACA JUGA:Diajak Mengenal Pahlawan Bangsa, Inilah Potret Keceriaan Anak Disabilitas Rayakan Hut Ke-79 Republik Indonesia

Sumber: