17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia: Suara Publik yang Menggema dari Jalanan Hingga Media Sosial Guncang Pemerintah

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia.

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (Deadline: 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran: lakukan audit independen yang diumumkan ke publik, tolak mantan koruptor, tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja, hapus fasilitas istimewa (pensiun seumur hidup, transportasi, pengawalan khusus, serta pajak ditanggung APBN).

BACA JUGA:Demo DPR 25 Agustus 2025: Rakyat Tuntut Bubarkan DPR, Cabut Tunjangan, Gaji dan Sahkan RUU Aset

BACA JUGA:Tragedi 98 Comeback? 25 Agustus 2025, Demo Besar-Besaran Akan Geruduk Kantor DPR, Berikut Isu yang Diangkat

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif: partai harus publikasikan laporan keuangan dan DPR memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil: batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat dan buat sistem perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor: DPR harus segera mengesahkan RUU ini sebagai langkah serius pemberantasan korupsi.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis: revisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi, serta tetapkan batas waktu 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian: cabut mandat TNI dari proyek sipil, khususnya food estate.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen: revisi UU Komnas HAM untuk memperkuat kewenangan terhadap kebebasan berekspresi.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan: evaluasi UU Ciptakerja dan audit tata kelola BUMN serta proyek infrastruktur.

Sumber: