Ponpes Cipasung Layangkan Surat Terbuka Terkait Polemik Program MBG, Desak Pemerintah Ambil Sikap

“Dampak ekonomi ini justru membuat rakyat kecil semakin tercekik karena harga kebutuhan pokok terkerek naik. Kami mencium potensi besar bahwa proyek ini hanya menjadi "bancakan" para dewan, pangkat bintang, dan pengusaha besar, alih-alih benar-benar mensejahterakan rakyat,” tegas dia. 

Ia menyebutkan bahwa Al-Qur'an telah memperingatkan bahaya penumpukan kekayaan di kalangan elite, (Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu) (QS. Al-Hasyr: 7). 

Efek domino MBG telah merusak ekonomi rakyat kecil dan melahirkan ketidakadilan baru.

Keenam tuntutan evaluasi anggaran MBG dan pengutamaan amanat konstitusi pendidikan. 

Anggaran MBG yang mencapai Rp 335 Triliun, dan menyedot sekitar 44 persen dari total anggaran pendidikan, adalah ancaman serius.

Anggaran ini mengancam kualitas pendidikan nasional dan berpotensi menjadi penghamburan dana serta sarang korupsi.

Pengalokasian sebesar itu dapat mengurangi efektivitas 20 persen anggaran pendidikan yang merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4.

“Kami menuntut agar anggaran ini dievaluasi kembali dengan merujuk pada poin 3 (Fokus Sasaran) di atas, agar MBG benar-benar terfokus pada anak yang membutuhkan. Anggaran ini tidak boleh menjadi proyek monumental yang dampaknya malah merusak dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan,” ungkap dia. 

Anggaran pendidikan itu ditujukan untuk mencerdaskan otak anak bangsa, bukan menjadi proyek elite. 

“Kami memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menanggapi dan memerintahkan evaluasi total terhadap program ini. Program yang niatnya baik tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang salah dan merugikan rakyat,” ujarnya, menambahkan. (rls/dik) 

Sumber: