Mengaku Prihatin, Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran Mengawal Pansus LHP BPK RI

PANGANDARAN, RADAR TASIK TV— Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran menyatakan sikap atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kabupaten Pangandaran tahun 2023.

Dalam kesempatan itu Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran menyampaikan beberapa poin terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  RI Kabupaten Pangandaran tahun 2023. 

Tuntutan Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran yaitu mendesak Panita Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pangandaran agar menolak pengajuan pinjaman Pemerinta Kabupaten Pangandaran. 

Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran meminta agar Pansus mengirim surat kepada Presiden dan mendesak dilakukanya audit investigasi dan forensik terhadap laporan keuangan daerah, dari tahun 2018 sampai 2023.

BACA JUGA: Innalillahi, Kecelakaan Maut Terjadi di Tol Cisumdawu Km 200 hingga 2 Orang Meninggal di Daihatsu Luxio

Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran juga meminta pansus DPRD Kabupaten Pangandaran terbuka dalam sidang terkait paripurna terkait temuan BPK RI, dan melibatkan masukan-masukan dari berbagai pihak seperti nelayan, presidium, tokoh agama, akademisi dan lain-lain.

Tokoh Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran Supratman mengatakan bahwa Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran berkumpul di kediamannya, Jumat 14 Juni 2024. 

Mereka menyampaikan keprihatianya terhadap pengelolaan keuangan dan kebijakan Pemkab Pangandaran. Apalagi ada temuan di LHP BPK.

"Jadi tadi masyarakat kumpul di rumah saya menyatakan keprihatinanya atas kondisi Kabupaten Pangandaran saat ini," ucapnya saat dihubungi Radar Tasikmalaya, Jumat 14 Juni 2024.

BACA JUGA: Dewa United Lepas 2 Pemain Jelang Bursa Transfer Pemain Liga 1 2024/2025, Manajemen Sampaikan Ini

Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran sekaligus meminta izin kepada Supratman sebagai Tokoh Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran untuk mengawal Pansus LHP BPK.

"Mereka akan terus mengawal bagaimana kerja pansus ini, apakah serius mensikapi kondisi yang ada," ujar Supratman.

Supratman mengatakan, jika kerja pansus tidak beres, masyarakat bisa saja tidak akan puas nantinya.

"Bisa saja nanti berbuat apa, demo mungkin," kata Supratman.

Sumber: