Gaduh Soal Pemberlakuan Tarif Masuk Jogging Track Dadaha, Demi Hamzah Punya Usulan ini...

Soal Pemberlakuan Tarif Masuk Jogging Track Dadaha, Demi Hamzah Punya Usulan ini...

 

RADAR TASIK TV - Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mengkaji lebih dalam terkait rencana UTPD Pengelolaha Kompleks Sarana Olahraga Dadaha, yang akan memberlakukan biaya masuk ke fasilitas jogging track, sebesar Rp 2 .000. 

Sebelumnya pihak UPTD memasang pemberitahuan di sejumlah titik, dengan embel-embel perda Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Namun kini pemberitahuan tersebut tak lagi terpasang.

Wacana tersebut turut mendapat sorotan dari salah seorang tokoh politik Tasikmalaya, Demi Hamzah Rahadian. 

Salah satu kandidat Calon Wakil Wali kota Tasikmaya ini menuturkan, meski alasannya untuk menaikan PAD, namun Pemkot harus betul-betul mengkaji secara dalam, seperti bagaimana, kapan, dan dari mana saja pemerintah bisa mendapatkan PAD.

BACA JUGA:Pelaku Ganjal ATM Di SPBU Tasik Ditangkap Di Ciamis, Mobil Pelaku Hancur Diamuk Massa

BACA JUGA:Pelaku Mutil4si Diduga Stres Akibat Usaha Bangkrut, Sempat Titipkan Anak Ke RT Karena Akan Merantau

“Untuk menarik retribusi dengan maksud untuk meningkatkan PAD mungkin bisa kita mengerti. Tapi ada beberapa hal terkait bagaimana, kapan dan dari mana pemerintah bisa mendapatkan PAD," ujar politisi PDI Perjuangan Demi Hamzah kepada Radar TV.

Demi pun mempertanyakan apakah rencana tersebut sudah sesuai dalam proses perencanaan strategis yang dilakukan Pemkot Tasikmalaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Apakah hal tersebut sudah masuk dalam proses perencanaan program dan bagian dari rencana strategis peningkatan pendapatan daerah ?! Dan sudahkan mendapatkan persetujuan DPRD sebagai mitra Eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah," tanya Demi.

BACA JUGA:Kuota CPNS Dan PPPK Kabupaten Tasikmalaya Hanya 286 Kuota, ini Formasi yang Dibutuhkan

BACA JUGA:Demi Tiket ke Surga Mantan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya Putuskan Kembali Ikut Pilkada 2024

Demi berharap apapun kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Tasikmalaya, bisa lahir dari perhitungan yang matang. 

Sumber: